Bagian 3 – Periode Perintis
Periode Perintis
Ide untuk membentuk cabang persyarikatan Muhammadiyah di Singaraja tampaknya telah menjadi kesepakatan oleh para perintis. Sementara itu, usaha-usaha persiapan ke arah pembentukan terus diupayakan dan dari hasil pertemuan yang dilakukan, akhirnya terbentuklah susunan pengurus pertama Muhammadiyah Cabang Singaraja yang terdiri dari : H. Muhamad Muchsin (Ketua), M. Hassan (Sekretaris), dan H. Muhammad Said Sakio (Bendahara). Anggota-anggotanya terdiri dari Abdul Murad, Abdul Hafid Syabibi, Muhammad Yasin, dan Ismail Ibrahim.
Selain pengurus harian, susunan kepengurusan ini dilengkapi juga dengan beberapa bagian, yaitu Bagian Pendidikan dan Pengajaran: Raden Sumartono (Ketua), Raden Soekarno (Sekretaris). Bagian ini bertugas menangani pengelolaan sekolah dan urusan pendidikan lainnya.
Sedangkan Bagian Tabligh: D. Sismono (Ketua), Encik Moh. Noer dan Usman Ramli (Sekretaris). Lembaga ini dibentuk untuk melakukan dakwah sambil menyebarkan ide-ide pembaharuan ke tengah masyarakat.
Selain itu dibentuk pula Bagian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemmat), ditunjuk Mohammad Yasin (Ketua) dan Abdul Madjid (Sekretaris). Bagian ini menangani masalah-masalah kemanusiaan, seperti musibah bencana alam, kelaparan, dan lain-lain.
Kemudian menyusul Bagian Pemuda: Raden Sumadji (Ketua), dan Mohammad Saleh (Sekretaris). Bagian kepemudaan merupakan lahan persemaian kader-kader muda yang kelak menjadi generasi penerus dalam Muhammadiyah. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) yang sangat populer pada masa itu adalah bagian dari kepemudaan.
Komposisi kepengurusan sesungguhnya merupakan representasi kelompok sosial pendukung persyarikatan dan mencerminkan pluralitas yang ada. Mereka yang duduk dalam kepengurusan datang dari berbagai latar belakang dan profesi yang berbeda, seperti pedagang, pegawai, da’i, guru, dan lain-lain. Tidak hanya itu, komposisi pengurus yang heterogen juga mampu mencakup sekat-sekat etnik yang ada di Indonesia.
Hasil pembentukan kepengurusan pertama ini kemudian dilaporkan ke Yogyakarta untuk memperoleh pengesahan dari Pimpinan Pusat. Tidak beberapa lama kemudian surat yang dikirim itu mendapat tanggapan dengan datangnya Surat Ketetapan Muhammadiyah Cabang Singaraja tanggal 13 September 1939, dari Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh KH. Mas Mansoer (Vorsitter) dan KH. M. Faried Ma’roef (Sekretaris).
Respon yang diberikan Pimpinan Pusat agaknya memberikan dorongan moral yang kuat kepada pengurus Muhammadiyah yang baru dilantik. Untuk itu telah disiapkan pelantikan yang akan dilaksanakan di sebuah gedung bioskop (Bioskop Minas). Tempat itu sengaja dipilih karena letaknya sangat strategis, di jantung kota dan cukup representatif.
Pelantikan yang dilaksanakan pada tahun 1939 itu memang masih dalam masa kolonial, namun gairah berorganisasi sangat kuat, seiring dengan semangat nasionalisme yang tengah muncul. Bahkan di Buleleng, pada masa sebelumnya telah bermunculan pula perkumpulan-perkumpulan lokal dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Pelantikan pengurus Muhammadiyah di Singaraja dipandang memiliki arti yang sangat penting, karena kota ini adalah pusat pemerintahan, kota keresidenan Bali dan Lombok, sehingga dari Pimpinan Pusat menaruh perhatian yang sangat besar. Hal ini terbukti dengan hadirnya M. Yunus Anis, mewakili Pimpinan Pusat pada saat pelantikan.
Usai pelantikan pengurus yang sangat bersejarah itu, tidak lama kemudian diadakan pertemuan silaturahmi di rumah H. Muhammad Said Sakio, dengan mengundang para alim ulama, warga Muhammadiyah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Selain memperkenalkan figur-figur persyarikatan, kesempatan ini juga digunakan untuk berdialog dengan Pimpinan Pusat. Peserta yang hadir pada pertemuan itu mendengar dengan seksama segala keluhan dan permasalahan yang dihadapi persyarikatan, mulai dari masalah-masalah yang bersifat keorganisasian sampai dengan ketegangan-ketegangan yang muncul sebagai akibat reaksi atas kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah.
Sebagai pembawa bendera reformasi sosial keagamaan, Muhammadiyah tidak secara frontal menghadapi kekuatan-kekuatan tradisional, karena hal itu jelas akan menyulitkan bagi perkembangan persyarikatan itu sendiri. Menghadapi persoalan ini, Pimpinan Pusat M. Yunus Anis menanggapi secara bijak, dengan mengatakan: “Biarlah orangtuanya sekarang tidak mau masuk ke Muhammadiyah, kita harapkan nanti anak-anaknya. Kalau juga anaknya belum mau, maka Insya Allah cucu dan cicitnya bakal menjadi pembela Muhammadiyah” (dalam Ibrahim Ramli, 1986). Ternyata ucapan itu terbukti di kemudian hari.
Dengan disetujuinya kepengurusan di periode pertama dan menyusul pelantikan anggota pengurus, maka Langkah-langkah berikutnya telah disiapkan. Program pertama yang harus dilaksanakan adalah pendirian sekolah, karena hal ini merupakan prioritas utama dari pengurus yang baru saja dibentuk. Dan hal ini juga sejalan dengan tradisi dalam Persyarikatan Muhammadiyah bahwa setiap cabang yang dibentuk wajib memiliki salah satu amal usaha.
Sekolah yang pertama kali didirikan oleh Cabang Muhammadiyah Singaraja itu diberi nama HIS (Hollands Inlandsche School) met de Qur’an, berlokasi di Kampung Kajanan Timur (Jalan Salak). Bangunan sekolah sebenarnya adalah sebuah rumah milik I Gusti Nyoman Panji (keturunan raja Buleleng I Gusti Ngurah Panji Sakti) yang telah memeluk agama Islam. Dan di kalangan komunitas setempat dikenal dengan sebutan Gusti Mekel atau Perbekel.
Sekolah yang baru berdiri itu memiliki tiga kelas dengan kurikulum sekolah Belanda ditambah pelajaran agama. Sedangkan sebagai bahasa pengantarnya adalah Bahasa Belanda. Agus Ahmad ditunjuk sebagai Kepala Sekolah dan dibantu oleh beberapa guru, di antaranya Soejono yang merupakan seorang lulusan HIS Muhammadiyah Kebumen, D. Sismono lulusan Mualimin Yogya yang berasal dari Magetan yang juga berperan sebagai Mubalig Muhammadiyah.
Selain itu, ada nama Salim Hayaze lulusan Al Irsyad dari Surabaya, H. Ali Akib yang pernah belajar di Makkah, dan Mohammad Lahdji serta E.M. Nur bertindak sebagai guru bantu.
Kehadiran lembaga pendidikan ini untuk beberapa hal sempat menimbulkan reaksi. Misalnya dalam mengajar, para guru diharuskan memakai dasi, suatu hal yang dianggap modern pada masa itu. Komunitas muslim belum sepenuhnya dapat menerima terhadap pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sehingga sering menjadi persoalan yang kontroversial.
Setelah berjalan beberapa tahun, HIS met de Qur’an (setingkat sekolah dasar) ini dipindahkan ke Kampung Bugis (Jalan Diponegoro), karena ruangan yang digunakan untuk belajar di Kampung Kajanan sudah tidak dapat menampung lagi. Sekolah yang didirikan sekitar tahun 1939 itu semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya, terutama di kalangan komunitas muslim. Hal ini dapat dipahami karena pada masa kolonial untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan adalah sesuatu yang sangat sulit dan terbatas. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap kaum bumiputera.
Selain HIS met de Qur’an yang kemudian sebutannya menjadi HIS Muhammadiyah, menyusul didirikan pula “Taman Peladjaran Poetri Nasiatoel Aisijah” Tjabang Mochammadijah Singaradja, setingkat dengan sekolah taman kanak-kanak. Sekolah yang didirikan sekitar tahun 1940 ini memiliki tiga kelas dengan beberapa jumlah siswa dan hanya diajar oleh seorang guru, merangkap kepala sekolah, yaitu Analis A.M. Amin, seorang aktivis Nasijatoel Aisijah (NA) yang meninggal dalam usia muda pada masa revolusi fisik (ia juga dikenal sebagai pejuang).
Selain amal usaha sekolah yang telah berjalan, beberapa program yang menyentuh kepentingan umat juga menjadi perhatian pengurus Muhammadiyah, di antaranya membentuk badan amal zakat dan menyalurkannya. Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, menyelenggarakan khitanan massal bagi anak-anak yatim piatu dan bagi orang-orang yang tidak mampu, gerakan mengumpulkan baju bekas yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan yatim piatu.
Bahkan Muhammadiyah Cabang Singaraja juga pernah menyelenggarakan bazar amal pada tahun 1939 untuk menyediakan dana bagi kepentingan membantu penderita bahaya kelaparan di Ampenan Lombok. Selain itu pernah juga mendatangkan kesebelasan PSHW Surabaya untuk bertanding guna menggali dana untuk kepentingan yang sama.
Gerak langkah Muhammadiyah tersebut sedikit telah memberikan dinamika sosial dalam komunitas muslim di kota Singaraja dan sebagian dari program yang dirasakan sudah banyak memberikan manfaat.
Berjalan beberapa tahun kemudian, sejarah telah mencatat terjadinya malapetaka kemanusiaan, yaitu pecahnya Perang Dunia II (1939-1945). Gejolak perang dunia itu jelas membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat dunia pada umumnya, terutama pada wilayah negara-negara yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kancah peperangan.
Situasi dunia yang kian tidak menentu telah memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat dan praktis juga berpengaruh pada kehidupan berorganisasi. Demikian pula, perubahan politik global telah mengubah peta politik negara jajahan. Bahkan pada masa penduduk Jepang di Bali, gerak langkah amal usaha Muhammadiyah agak terhenti, untuk tidak mengatakan mati sama sekali.
Antara tahun 1942-1945, organisasi Muhammadiyah terancam dalam segala bentuk aktivitasnya oleh penguasa Jepang, karena organisasi ini dianggap sebagai pelopor pergerakan. Selain itu, penguasa Jepang juga membubarkan sekolah-sekolah swasta yang dianggap sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, HIS Muhammadiyah yang menjadi kebanggaan sekaligus “simbol” kelahiran Muhammadiyah Singaraja terpaksa ditutup. Sedangkan, sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan Belanda diganti dengan sistem pendidikan model Jepang.
Tahun-tahun masa pendudukan Jepang merupakan periode yang sangat berat dialami organisasi yang masih dalam masa pertumbuhan ini. Padahal sebelum Jepang berkuasa, jajaran pengurus telah kehilangan dengan meninggalnya H. Muhammad Muchsin. Kepergian sang ketua jelas merupakan suatu pukulan berat bagi persyarikatan karena almarhum adalah sosok pemimpin yang cukup kharismatik dan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun persyarikatan. Selanjutnya posisi ketua digantikan oleh Abdul Hafid Syabibi didampingi A.M. Amin yang sebelumnya duduk dalam struktur kepengurusan.
Situasi sosial politik pada masa itu memang sudah tidak lagi kondusif bagi perkembangan persyarikatan. Di tengah tekanan politik yang sangat represif dari pihak penguasa Jepang terhadap penduduk pribumi, jajaran pengurus Muhammadiyah tetap berusaha mencari celah untuk menjalin silaturrahmi di antara sesama anggotanya. Bentuk aktivitas yang masih mungkin dilaksanakan hanyalah kegiatan pengajian. Bagi para aktivis Muhammadiyah, kegiatan ini sedikit memberikan ruang untuk konsolidasi organisasi. (Bersambung)
*) Amoeng A. Rachman adalah Ketua Pustaka dan Informasi PD Muhammadiyah Buleleng
Ket. Foto : Taman Peladjaran Poetri Nasijatul Aisijah Tjabang Moehammadijah Singaradja. Analis A.M. Amin (duduk di tengah) bersama rekan-rekan NA dan para murid. Lokasi Jl. Pattimura 106 Singaraja
