Bagian 5 – Masa Konsolidasi
Masa Konsolidasi
SEBAGAIMANA telah disebutkan terdahulu, perkembangan persyarikatan Muhammadiyah Singaraja mengalami pasang surut seiring dengan situasi yang berkembang pada masa itu. Masa satu dasawarsa yang telah dilalui organisasi ini dengan segala gejolak dan dinamika yang berkembang telah banyak menguras energi pengurusnya, sehingga pasca revolusi fisik, sekitar tahun 50-an, banyak anggota pengurus yang karena berbagai sebab tidak dapat aktif lagi. Hal ini dapat dipahami karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan proses kaderisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Karena ketiadaan figur sebagai roda penggerak organisasi, maka untuk beberapa saat telah terjadi kevakuman dalam kepengurusan Muhammadiyah Cabang Singaraja. Namun hal ini tidak berlangsung lama, menyusul kehadiran figur baru; S.H. Adnan pada tahun 1953. Pada saat itu S.H. Adnan ditugaskan sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Singaraja.
S.H. Adnan berasal dari Kebumen, Jateng. Kehadiran S.H. Adnan telah membangkitkan semangat baru dalam persyarikatan. Masa ini dapat disebut masa konsolidasi karena pada masa inilah langkah-langkah untuk membangun kembali semangat menghidupkan gerakan persyarikatan Muhammadiyah.
Pada masa konsolidasi ini, awalnya lebih banyak dilakukan dalam bentuk rapat dan pengajian. Lewat media ini banyak gagasan dan ide menjadi bahan diskusi terutama di kalangan pengurus persyarikatan.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa amal usaha Muhammadiyah Singaraja berupa sekolah dasar (HIS) dan taman kanak-kanak (Taman Pelajaran) telah ditutup pada zaman penjajahan Jepang. Dan sampai tahun 50-an, tampaknya belum ada satupun amal usaha yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah seperti yang disyaratkan.
Namun demikian ada fenomena menarik, beberapa tokoh atau aktivis Muhammadiyah dengan tidak mengatasnamakan Muhammadiyah ikut menjadi motor penggerak berdirinya lembaga pendidikan. Di antaranya berdirinya SRI (Sekolah Rakyat Islam) tahun 1953, kemudian menjadi MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Singaraja, dan TK ASRI (1954) yang selanjutnya menjadi TK Aisyiyah Singaraja.
Kepengurusan pada masa H.S. Adnan sebagai ketua sejak tahun 1953 lebih menitikberatkan segi-segi dakwah sambil terus-menerus menanamkan ide-ide pembaharuan yang dilontarkan Muhammadiyah.
Hasil dari upaya konsolidasi ini baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian, sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian lain.
Selanjutnya, karena tugas, maka H.S. Adnan harus pindah ke Mataram Lombok pada tahun 1956. Kepindahannya telah menimbulkan kekosongan jabatan ketua, akan tetapi kepengurusaan tetap berjalan dengan pola kepemimpinan kolektif.
Dalam perkembangan lain yang perlu dicatat, bahwa sebelum tahun 1960-an Muhammadiyah di Bali masih berada dalam satu wadah, yaitu Muhammadiyah Nusa Tenggara, yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor menyesuaikan dengan struktur pemerintahan pada masa itu. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Nusa Tenggara berkedudukan di Singaraja, yang pada saat itu dipercayakan kepada Kusdiman dan Imam Muhajir. Kedua orang ini adalah pegawai instansi pemerintah yang memegang posisi cukup penting dalam struktur birokrasi pemerintahan.
Pada periode kepengurusan ini, di Singaraja pernah diselenggarakan Konferensi Muhammadiyah seluruh wilayah Nusa Tenggara dari tanggal 5 sampai 7 September 1957. Tujuan dilaksanakannya konferensi itu adalah untuk mengaktifkan kembali persyarikatan Muhammadiyah yang ada di wilayah Nusa Tenggara.
Pada kesempatan tersebut hadir dari Pimpinan Pusat: Mochamad Mawardi dan Junus Anis yang pada masa itu menjabat sebagai Imam CPRAD (Korps Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat). Dalam acara konferensi ini hadir pula beberapa utusan, antara lain dari Cabang Muhammadiyah Singaraja, Cabang Denpasar, Cabang Lombok, Cabang Sumbawa, dan Cabang Bima.
Seperti telah disebutkan, bahwa kepindahan H.S. Adnan ke Mataram-Lombok tahun 1956 telah menyebabkan posisi ketua menjadi kosong. Namun pada tahun 1958 kepengurusan telah “direshufle” dengan dipilihnya Sardjono (Ketua), Amir Ali (Wakil Ketua), dan Ahmad Mu’an Ilyas (Sekretaris). Akan tetapi patut dicatat, dalam periode ini tidak banyak data atau informasi kegiatan yang diperoleh, kecuali sebuah catatan yang menyatakan bahwa periode ini berlangsung dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1962.
Yang menarik untuk diamati adalah kalau pada periode perintis (sebelum perang), kepengurusan persyarikatan lebih didominasi kelas pedagang, sedangkan pada periode konsolidasi (setelah perang), kalangan birokrat atau pegawai negeri lebih berperan.
Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu kota Singaraja adalah pusat pemerintahan, ibu kota provinsi, sehingga banyak pendatang yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Kehadiran para birokrat yang bekerja di berbagai instansi pemerintah ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi bagi dinamika persyarikatan, karena jabatan yang sangat strategis itu. []
*) Amoeng A. Rachman adalah Ketua Pustaka dan Informasi PD Muhammadiyah Buleleng
Ket. Foto : Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara, Sarimin Reksodihardjo, bersama Hizbul Wathon (HW) Singaraja, ketika halal bi halal yang dilaksanakan di halaman Gubernur di Jalan Pahlawan Singaraja (Kantor Bupati Buleleng sekarang)
