- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd.
TUNTUTAN kenaikan gaji guru yang disuarakan guru se-Indonesia direspon Presiden Prabowo Subianto (PS). Ini setelah PS memanggil Mendikdasmen Prof. Mu’ti ke istana. Prof. Mu’ti lantas menjelaskan kepada pewarta.
Kenaikan gaji yang pernah dijanjikan PS saat kampanye yang disampaikan adiknya Hasyim Joyohadikusumo akan direalisasikan. Akan disampaikan PS saat pidato pada perayaan puncak Hari Guru Nasional di Rawamangun, Jakarta, Kamis 28 November 2024.
Kalau benar, tentu ini berita baik bagi guru di seluruh Indonesia. Isu bagus ini disampaikan di tengah maraknya pikiran Karl Marx yang mulai dibahas, disebarluaskan lewat medsos.
Tidak tanggung-tanggung aktivis demokrasi Romo Magnis ikut membahasnya. Tentu ditinjau dari segi keilmuan. Bukan sebagai sebuah paham. Diambil yang baik, dibuang yang tidak baik.
Kita tahu dua kali PKI memberontak karena menggunakan cara konfrontasi bahkan dengan menculik dan membunuh para petinggi TNI AD. Suatu gerakan yang justru membuat PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.
Sebagai kajian ilmiah, pemikiran Karl Marx (KM) ada benarnya, namun ada juga tidak benarnya.
Melihat Pilpres dan Pileg 2024, dimana yang terpilih menduduki kursi anggota dewan, mayoritas pengusaha, artis kondang, orang berduit yang rela mengeluarkan modal besar untuk mendapatkan suara rakyat. Bukan berjuang bersama rakyat yang diwakilinya. Lantas berunding sendiri, tidak memikirkan lagi rakyat yang memilihnya.
Yang lebih parah lagi lantas menjelma menjadi oligarki, menguasai ekonomi Indonesia untuk diri pribadi, kelompok dan kroni kroninya. Rakyat miskin tidak terwakili. Siapa yang mengurusi petani miskin, nelayan yang tinggal di daerah kumuh.
Pedagang kaki lima rawan penggusuran. Abang becak yang sampai di usia renta terus mengayuh becaknya. Bok bakul jamu, tukang kuli bangunan, buruh pabrik, tukang ojek, supir tembak dan pembantu rumah tangga.
Mereka tidak punya wakil di parlemen. Jaman Orde Baru, sepertiga anggota DPR/MPR terdiri Fraksi ABRI dan utusan golongan, ditambah wakil partai hasil pemilihan. Memang Fraksi ABRI dan Utusan Golongan ditunjuk, bukan dipilih. Oleh karenanya, pemerintah menjadi sangat kuat, oposisi menjadi lemah. Kesan diktator menjadi kesan yang tidak terbantahkan. Sistem seperti ini masih dianut Thailand.
Romo Magnis mengatakan bahwa tanpa ada kekuatan kiri, pemerintah terbawa irama kapitalis. Rakyat dijadikan obyek. Tidak ada kesetaraan seperti yang dipikirkan Karl marx.
Karl Marx mengajukan tesis bahwa masyarakat adil makmur bisa tercipta jika tidak ada kelas majikan dan buruh, ndoro dan batur, borjuis dan proletar. Interaksi sosialnya hanya yang kuat menghisap yang lemah. Apalagi lantas agama disampaikan dengan cara yang salah : tidak apa apa menderita di dunia, yang penting bahagia di akhirat.
Ngawulo perbuatan mulia, meski menderita. Marx kemudian menganggap agama hanyalah seperti candu yang membius kaum miskin untuk menerima takdirnya. Pemikiran Marx lantas dituduh atheis. Apalagi Marx lantas mengatakan jika proses menuju masyarakat setara, sama rasa sama rata tercapai, agama tidak diperlukan lagi. Agama jadi urusan masing-masing. Negara tidak perlu ikut campur mengurusi.
Kerajaan di seluruh dunia akan runtuh, hanya tersisa Kerajaan Inggris. Karena sedikit banyak mengamalkan paham kesetaraan juga.
Romo Magnis memandang sisi positif pemikiran Marx dari segi kesetaraannya. Rakyat miskin yang terpinggirkan diajak untuk sejahtera bersama. Soal urusan teologi yang menyangkut keimanan, Magnis menolak. Sebab, sampai kiamat agama tetap menjadi pegangan rakyat Indonesia. Karena dijamin Tuhan lewat firman-Nya.
Memang dalam beragama ada logika mistika. Namun disertai petunjuk dari kitab suci. Komunis penganut logika dan selalu mengandalkan indra dan otaknya tidak akan pernah bisa menghitung jumlah rambut yang ada di kepalanya dengan tepat. Bukankah itu kelemahan logika. Ilmu Tuhan seluas samudra dibanding ilmu yang dihasilkan oleh akal manusia yang cuma setetes seujung kuku.
Tesis Marx tentang agama dan kerajaan gagal total. Kerajaan banyak yang masih eksis. Agama tambah banyak pengikutnya. Penganut faham Marx juga tinggal beberapa negara. Dengan kebebasan yang dikontrol ketat oleh partai pemerintah. Tidak ada partai lain.
Anehnya, justru di negara bukan komunis, semakin banyak orang yang terang-terangan menganut atheis. Tidak mau beribadah, hanya mengandalkan niat baik dan tidak saling menyakiti.
Kemakmuran justru membuat lebih cinta dunia, tidak mempercayai akhirat. Secara sistem komunis tidak laku. Sebagai gaya hidup semakin menyebar ke mana-mana. Terwakili oleh lagu Imagine John Lenon tahun 1970-an.
Lembaga survei menyajikan data. Dari sampling yang disurvei terkumpul data bahwa hanya 38 % yang melaksanakan rutin sholat. Hanya 2 % yang sholat berjamaah.
Memang Pancasila sudah mengakomodir pemikiran para filsuf dunia. Hanya sila ketiga yang menuntut tiap warga negara Indonesia bersatu. Selebihnya adalah kompromi. Sila pertama tentang ketuhanan YME, sila kedua humanisme yang sering meremehkan Tuhan. Sila keempat tentang demokrasi gaya kapitalis. Sila kelima sosialis.
Enteng saja Gus Dur menjelaskan, Indonesia bukan negara agama. Indonesia juga bukan negara atheis. Indonesia bukan negara kapitalis. Juga bukan sosialis. Jadi Indonesia negara yang “bukan-bukan”.
Pancasila harus dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Dengan mengandalkan akal sehat kebijaksanaan. Agar tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan. Adil dalam kemakmuran. []
*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng
