- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd
KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pusat mestinya berkaca ke KPU dan Bawaslu Provinsi Bali tentang azas Pemilu terpenting: netralitas aparat, baik sipil maupun militer.
Jika di tingkat pusat, aparat sipil maupun militer, kepala desa seluruh Indonesia dimobilisasi untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan dengan sangat terang-terangan. Di Bali justru Bawaslu menggelar acara deklarasi netralitas kepala desa se-Bali yang dilaksanakan di tiap kabupaten dengan pusat kegiatan di Buleleng.
716 kades seluruh Bali mengucap ikrar dan menandatangani pakta integritas netral dalam pilkada. Akal sehat masih terjaga di Bali.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna mengatakan, kades bukan hanya petugas administrasi negara, sekaligus ketua delegasi rakyat desa. Yang membawa aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk netral demi menjaga persatuan, katanya gagah.
Selanjutnya Suguna mengatakan: “Netralitas kepala desa dalam proses elektoral adalah pondasi penting dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat paling dasar”.
Selanjutnya dikatakan bahwa rakyat desa harus berani menolak intervensi dari segala penjuru untuk menjaga kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Aparat tidak netral juga melanggar etika dalam berdemokrasi.
Jokowi, presiden yang katanya paling hebat, mestinya berkunjung ke Bali. Melihat betapa cawe- cawe-nya merusak demokrasi.
Deklarasi netralitas kades seluruh Bali ini disaksikan forum pimpinan daerah mulai, Pj. Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari dan ketua Pengadilan Negeri. Tidak lupa pemuka agama dan tokoh masyarakat.
Usai pengambilan nomor undian seluruh paslon melepas merpati tanda Pemilu damai.
Pemilih terbanyak ada di Kabupaten Buleleng dengan daftar pemilih tetap sebanyak 596 ribu. Jembrana 245 ribu. Kabupaten Bangli 196 ribu saja. Paling sedikit Kabupaten Klungkung, 169 ribu pemilih. Untuk Pilgub, seluruh Bali jumlah pemilihnya 3.284 ribu suara.
Bandingkan dengan para pemilih di Jawa yang jumlah pemilihnya puluhan juta. Sehingga permainan politik yang tidak terpuji bisa diawasi ketat oleh Bawaslu yang di-back up aparat dalam hal ini kepolisian Polda Bali beserta jajarannya di tingkat kabupaten sampai kecamatan. Kampanye terselubung lewat media sosial juga diawasi dengan membentuk reserse baru yaitu reserse cyber.
Jika peraturan ditegakkan. Rakyat patuh dan tertib. Jika pimpinan mbalelo, rakyat berani celometan. Pemilihan kepala daerah benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi. Rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan ideologi, kedekatan emosional atau hanya sekadar angpao. Semua terserah rakyat.
Yang menang juga dapat bangga dan yang kalah legawa. Karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Wasit yang adil jaminan pilkada yang bersih. Selamat merawat akal sehat. []
*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng
