- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd.
MUSIM kampanye tiba. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, berita politik mendominasi koran, majalah, apalagi medsos.
Terlihat paslon yang partainya hendak dikucilkan dengan koalisi jumbo malah lebih moncer di lapangan. Paslon Pram-Doel rajin blusukan dan menghadiri talk show. Pram yang 10 tahun menjadi Mensesneg “Tahu Jakarta” fasih menjawab masalah sampah Bantar Gebang. Pengembang rel ganda KRL, mengatasi macet dan banjir. Reklamasi pantai dan lainnya karena Pram ikut membahas di kabinet.
Sementara Doel “Jakarta Tahu” karena memang lahir besar di Jakarta. Kagak diragukan lagi deh. Encang, encing, engkong, nyak babe, pade ngerubutin die. Sentimen tentang Si Doel Anak Betawi, anak sekolahan. Kisah cinta segitiga penuh kebimbangan terhadap pilihan antara Sarah dari kalangan elit yang tulus tidak sombong dan Zaenab cantik alami teman sepermainan yang seperti hendak dijodohin antar orangtue. Dengan segale adat budayenye. Mengocok emosi penonton.
Serial dengan rating tertinggi di televisi nasional menampilkan budaya Betawi yang dipinggirkan karena kedatangan para urban. Belum lagi film Galih-Ratna. Lewat film Gita Cinta dari SMA. Kisah Ratna, anak orang kaya jatuh hati kepada Galih yang bersepeda pancal ke sekolah. Haru, saat Ratna dibonceng sepeda Galih.
Namun cinta mereka tak sampai. Perpisahan di stasiun kereta api memisahkan mereka. Berlanjut ke film berikutnya Puspa Indah Taman Hati. Gaya sisiran rambut Rano jamak ditiru remaja saat itu.
Harap maklum, penduduk Jakarta terdiri dari Jawa 35%, Betawi 28%, China 20%, Sunda 15%, yang lain dibawah 10%.
Doel juga berani menghadiri undangan para seniman yang nasibnya tidak diperhatikan negara. Rendra sakit sampai bengkak tidak berani ke rumah sakit takut mahal. Hamdan ATT juga, Remi Silado tidak mampu lagi beli pempes.
Seniman menuntut perbaikan nasib lewat tunjangan seperti di negara lain, termasuk Malaysia. Doel menjawab singkat: saya paham. Saya seniman. Anda pilih saya, saya sejahterakan anda.
Ridwan Kamil ( RK) seperti kagok tempur di Jakarta. Apalagi masyarakat tahu, dia digeser ke Jakarta untuk penuhi keinginan Gerinda mengusung Dedi Mulyadi di Jabar. Padahal Ridwan Kamil incumbent.
Partai Golkar mengalah. Demi Pak lurah. Dengan harapan jadi Gubernur Jakarta, ditendang ke atas jadi menteri, wakilnya – rencananya Kaesang- kemudian menjadi gubernur. Tidak terduga digagalkan putusan MK.
Skenario busuk ini yang menghambat RK berkiprah di Jakarta. Apalagi Golkar dibawah Bahlil belum sepenuhnya solid. Koalisi tambun juga tidak nampak bekerja untuk RK. Ketua Timses Wagub Reza Patria kalah lincah dengan Cak Lontong.
Pram “Tahu Jakarta”. Doel “Jakarta Tahu”. “Saya”, kata Cak Lontong “Tahu-tahu di Jakarta”. Komunikasi gaya banyolan begini yang disukai masyarakat. Survei Pram-Doel menyentuh 28%. Padahal baru bekerja 2 minggu.
Di Jateng, koalisi tambun memasang mantan ajudan Jokowi yang menjabat Kapolda bintang dua naik ke bintang tiga non-aktif. Jelas kalah wibawa dengan Andika “Rambo” Perkasa. Gampang memanfaatkan akal sehat di Jateng. Isu Rambo vs Sambo dimainkan.
Di Jatim, Khofifah juga mendapat perlawanan Risma. Akal sehat lebih memilih Risma yang terbukti lebih tegas dan sosok merakyat yang terbukti berprestasi. Risma menjadi menteri karena dua kali menjabat Walikota Surabaya yang sukses. Sementara Khofifah menjadi menteri karena dia ketum Muslimat Indonesia.
Di Bali, paslon KIM plus yang semula sebelum penetapan resmi dari KPU memasang baliho dengan latar belakang Jokowi dan Prabowo. Setelah penetapan, foto Jokowi dihilangkan. Sebab, Jokowi ingkar janji di Bali. Pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk mangkrak setelah peletakan batu pertama. Lahan warga yang dibebaskan belum dibayar.
Sementara lahan sudah dipatok tidak bisa dibudidayakan pemiliknya. Warga demo berkali-kali. Jawaban dari Jokowi nihil. Malah sibuk di IKN.
Koalisi KIM plus di tingkat pusat terkesan hanya untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Di daerah, koalisi ini jalan sendiri sendiri. PPP dan PKB di Bali merapat ke PDIP. Karena lebih “masuk akal”. Di Jabar, PKS, PKB, Nasdem dan PPP mengusung paslon sendiri-sendiri.
Di bawah Jokowi, demokrasi dibuat aclak adult. Lain di sana, lain di sini.
Info terbaru, perhitungan suara tetap menggunakan sirekap. KPU mengaku menambahkan teknologi terbaru untuk menjamin akurasi sampai 99 persen. Debat di Komisi 2 DPR tentang poin mana yang boleh diinfokan ke masyarakat. Hasil rekap di masing-masing TPS yang lebih dikenal formulir C atau dengan tabulasinya sekali ? Sebab, saat Pilpres tabulasinya tidak akurat. Gugatan uji forensik ditolak MK. Jadinya jangan salahkan masyarakat jika berpraduga negatif.
Tiga abad lalu, Karl Marx mencemaskan ini. Tidak pernah percaya kepada juru hitung. []
*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng
