- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd
JAMAN Orde Baru. Berita mutlak dikontrol pemerintah. Kebenaran milik pemerintah. Ada Departemen Penerangan yang berkomunikasi satu arah. Yang bisa menentukan kapan kita boleh tersenyum. Kapan harus menangis. Baju apa yang harus kita kenakan. Buku apa yang boleh dibaca. Lagu apa yang musti didendangkan agar terlihat tertib dan santun.
Lagu cengeng dinyanyikan. Gak usah macam-macam.karena kekuasaaan ada di satu tangan. DPR ada fraksi ABRI yang ditunjuk 20 % dari jumlah anggota DPR. Pemilu, camat merangkap menjadi KPU. Sehingga menghasilkan Pemilu paling canggih di dunia. Belum coblosan, pemenangnya sudah bisa diketahui sebelumnya.
Single mayority menjadikan kekuasaan tunggal yang sering disebut ororiter. Presiden bisa dipilih sampai 6 kali. Bahkan mungkin bisa seumur hidup mengingat usia presiden yang mendekati 80 tahun.
Pers dikontrol habis. Radio dan TV harus siaran langsung jika presiden berkegiatan. Berita radio RRI dan TVRI selalu berita bagus. Yang kadang tidak sesuai fakta yang dirasakan masyarakat. Bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya ditujuken kepada rakyat. Presiden mah bebas. Boleh mengkritik, tapi harus ‘menyenangken daripada hati saya’.
Akibatnya jika radio Australia mengabarkan berita tentang waduk Kedung Ombo. Peristiwa Tanjung Priok. Petisi 50 yang sifatnya bad news lantas lebih dipercaya pendengarnya. Ebet Kadarusman, Nuin Hayan adalah penyiar radio Australia yang sangat populer di Indonesia. Muncullah istilah “berita jelek adalah berita bagus”. Khas pemberitaan negara otoriter.
Jaman berubah. Reformasi bergulir. 4 pilar demokrasi difungsikan penuh. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers diberi kewenangan penuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Demokrasi adalah hidupnya sistem tesis dan anti tesis yang kemudian lebih mudah disebut pro dan kontra. Keduanya bebas berpendapat sepanjang sesuai dengan konstitusi.
Itulah kenapa ada berita yang menyebut Presidan Jokowi adalah presiden jenius. Pemerintah dibentuk dengan koalisi besar. Fungsi DPR yang seharusnya kritis jadi penurut. Lantas bersama pemerintah melumpuhkan peran lembaga eksekutif.
Ketua MK yang duda dijodohkan dengan adiknya. Maka eksekutif, legislatif, yudikatif berada di satu tangan. Presiden bisa bertindak semaunya mengalahkan jaman Orde Baru.
Sementara bagi yang kontra Jokowi adalah bajingan tolol yang memberantakkan demokrasi. Pengkhianat partai yang membesarkannya. Kongkalikong, patgulipat dengan yang dulunya dianggap lawan.menghalalkan segala cara demi kepentingan keluarga.
Lantas kita berada dimana? Pro atau kontra?
Beruntung ada pilar keempat demokrasi yaitu pers. Yang secara profesional mengabarkan secara berimbang. Lantas kita punya akal sehat dan hati nurani yang secara preogatif bebas kita memilih yang mana.
Jika demokrasi sehat. Akal pikiran waras. Dengan hati nurani jernih kita bisa menilai berita. Untuk itu harus sering dibuat forum diskusi yang mencerahkan. Yang bisa ditonton seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada pembungkaman, Penyensoran. Biarlah rakyat menyensor dirinya sendiri. Sebagai wujud demokrasi yang sebenarnya.
Tegakkan demokrasi walau langit akan runtuh!! Semangat pagi! []
*) Penulis adalah Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PDM Buleleng
