- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd.
KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia adalah organisasi para pengusaha. Pemilik modal, pemilik pabrik, pemilik perseroan terbatas dan sebangsanya. Tupoksi Kadin adalah bermitra dengan pemerintah dan organisasi buruh menjalankan hubungan kerja industrial Pancasila lewat tiga serangkai: pemerintah, Kadin dan buruh.
Seperti misalnya penetapan UMR (upah minimum regional) tiap provinsi, dikaitkan dengan indeks kemahalan biaya hidup di satu provinsi.
Tanggal 14 September kemarin, pemerintah mengajukan usulan besaran UMR untuk dibahas dalam rapat bersama Kadin dan organisasi buruh. Jika terjadi dualisme di tubuh Kadin, pemerintah mau mengundang yang mana?
Tentu jika tidak terjadi kesepakatan yang mengikat secara hukum, besaran UMR mengikuti tahun lalu. Kemungkinan ada peningkatan pendapatan buruh jadi nihil.
Belum lagi pembahasan Omnibus Law (gabungan peraturan pengusaha dan buruh yang saling tumpang tindih dan harus disederhanakan menjadi peraturan baru yang disepakati tiga serangkai). Kemudian dibawa ke DPR, bisa juga terhambat.
Belum lagi terjadinya PHK besar-besaran karena resesi. Harus dicari solusi bersama tiga serangkai. Sangat boleh jadi penempatan kembali buruh yang terkena PHK pembahasannya menjadi tidak lancar.
Yang lebih krusial lagi, kepercayaan para investor luar negeri menjadi berkurang melihat iklim usaha di Indonesia kurang kondusif akibat dualisme Kadin.
Situasi global sedang lesu. Seluruh dunia memperhatikan debat capres Amerika tentang penanganan ekonomi akibat resesi. Kebijakan ekonomi Amerika jelas berdampak luas kepada dunia .Termasuk Indonesia.
Ketahanan ekonomi Indonesia sangat bergantung iklim sehat di dunia para pengusaha. Jika bertikai, jelas semakin memperlemah perekonomian Indonesia. Banyak kalangan menyayangkan terpecahnya kepengurusan Kadin.
Belum lagi kebijakan fiskal pemerintah yang mengadakan pembatasan penggunaan pertalite per 1 Oktober 2024 bagi kendaraan roda dua di atas 125 cc dan kendaraan roda empat di atas 1.300 cc. Sangat berdampak terhadap laju inflasi.
Sebagai contoh transportasi travel jarang menggunakan kendaraan 1.300 cc. Minimal 1.500 cc. Jika harus menggunakan pertamax tentu ada penyesuaian harga. Belum lagi angkutan sayur mayur, sembako dan lain-lain. Sedikit banyak pasti terdampak. Ojol (ojek online) saja ada yang menggunakan motor 150 cc. Tentu harus mengisi premium non subsidi.
Sebagai informasi, sejenis pertamax di Malaysia 6.900 rupiah per liter. Di Brunai 3.700.
Ditambah lagi pidato Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim yang mengatakan tidak mengambil gajinya sebagai PM.
“Bagaimane saya nak ambil gaji, rakyak saje banyak kesulitan mencari makan”.
Semoga Datuk Prabowo mau meniru rekannya dari negeri jiran tersebut. Prabowo kaya, hartanya mencapai Rp 2,08 triliun. Punya jet pribadi, perusahaan keluarga banyak. Rumah di Hambalang mirip kayangan. Dengan latar belakang Gunung Salak yang menjulang. Dengan ternak kuda terbaik di dalamnya.
Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin. Amien. []
*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng
