Kudatuli

  • Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd.

SAMBIL juga mengenang peristiwa Kudatuli, kerusuhan 27 Juli 1996. Kisah brutal pelanggaran HAM berat ketika kantor PDI pusat Jl. Diponegoro 56 Menteng diserbu massa yang ingin merampas paksa kantor yang dihuni PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang tidak diakui pemerintah Orde Baru. Pemerintah mengakui PDI Soerjadi hasil kongres bentukan pemerintah. Dalam bentrokan berdarah itu, 5 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 hilang.

Semenjak berkuasa, Orba menyederhanakan hanya ada dua partai: PPP dan PDI, satu Golongan Karya. Meliputi semua golongan: ABRI, birokrasi dan elemen golongan. Jika bernama partai, maka ABRI dan birokrasi harus netral. Kalau golongan, boleh tunduk kepada penguasa.

Kekuasaan di satu tangan: yudikatif, legislatif dan eksekutif menjadikan Soeharto bisa memerintah tanpa kontrol sama sekali. Pemilu tidak bisa dikatakan jurdil karena pemerintah merangkap jadi pelaksana Pemilu. Mulai dari Mendagri, Gubernur, Bupati sampai aparat desa menjadi alat pemerintah untuk melaksanakan Pemilu.

Oleh karenanya, bisa ditebak, enam kali Pemilu selalu dimenangkan Golkar. Hanya DKI yang mencuri perhatian ketika PPP muncul menjadi pemenang dalam Pemilu 1987. Tanda tanda Pemilu dimenangkan PPP menggejala mengingat kinerja pemerintah yang kelewat otoriter. Apalagi agama disamakan dengan aliran kepercayaan. Kaum muslimin menolak.  Namun isu diciptakan. Komando Jihad dihembuskan. Pelakunya ditangkapi. Isu ekstrem kanan membuat rakyat menjauh dari partai Islam.

Juga terhadap PDI. Pemerintah selalu mengintervensi PPP dan PDI dengan adu domba. Bibit perpecahan partai digunakan untuk melemahkan partai. Termasuk ketika Megawati mulai populer. Perlakuan Orba kepada Soekarno melukai pendukungnya. Ketika Kongres PDI Surabaya memilih Mega. Pemerintah mendukung Kongres PDI Medan yang memilih Soerjadi. Dan merebut paksa kantor pusat PDI yang masih ditempati PDI Mega.

Usai peristiwa Kudatuli, Mega menempuh jalur hukum. Mengajukan nama baru untuk mengatasi kepengurusan ganda dengan nama baru PDI Perjuangan. Terbukti, pengikut riil Mega antusias menyambut partai dengan nama baru. Sementara PDI Soerjadi tenggelam bersama jatuhnya Orde Baru.

PDI Perjuangan menang Pemilu 1999. Namun koalisi Poros Tengah memilih Gus Dur sebagai presiden, Mega wakilnya. Dua tahun berselang, Mega jadi presiden. Tiga tahun pemerintahanya digunakan untuk mengamandemen konstitusi agar terlaksana Pilpres langsung. Hasilnya SBY Presiden.

Pada 2014, giliran PDIP memenangi Pilpres dan Pileg. Sampai hampir dua periode. Sebelum pengkhianatan terjadi. Mega terlena mitos satrio piningit. Satria yang entah darimana asalnya diyakini dapat merubah keadaan lebih baik. Tanpa dilihat cara berpikirnya, cara berkiprahnya. Hanya terpesona dengan penampilan ndeso-nya dengan lagak sedikit culun. Ternyata kemudian PDI Perjuangan dibawa kembali ke masa Orde Baru. Orde yang dulu menyakiti PDI dengan cara yang brutal. []

*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *