- Oleh Drs. Yuskardiman, M.Pd.
AKHIRNYA semua mata dunia menoleh ke Indonesia. Bagaimana pemerintah yang jumawa, diamuk massa. Terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak sumbatan. Hilang kepercayaan, keadilan dipermainkan. Akal sehat dikesampingkan. Etika moral dilemahkan. Hanya ada satu kata: lawan !!!!.
Pemberontakan atau pembangkangan sipil lawan pembegalan demokrasi. Ketika putusan MK No. 90 penuh kontroversi, rakyat masih bisa sabar karena masih punya pilihan paslon 01 dan 03. Namun, saat Pilkada, koalisi gemuk sampai membuat rakyat tidak punya pilihan.
Pemimpin yang mereka impikan dibegal. Dikucilkan. Apa jadinya jika dwi tarung dua pecatur lantas ada upaya agar salah satu pecatur tidak bisa datang karena dihalangi. Sang pemenang lantas dinyatakan juara tanpa bertanding. Ini mirip dengan ulah para Kurawa.
Terlalu banyak kebetulan. Saat MK memutuskan perkara No. 60 tentang batas usia, dan putusan MK No. 70 tentang ambang batas pendaftaran. Hanya dalam waktu sehari Baleg DPR menetapkan RUU yang menganulir keputusan MK. Dan Kamis kemarin rencananya akan diterapkan menjadi UU lewat sidang paripurna DPR.
Kebetulan Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa dalam pidato pengukuhan menjadi ketum baru Golkar dengan cara memaksa ketum lama mundur. Jokowi yang sejak menjadi Walikota Solo selalu berbaju merah, pindah ke lain hati berbaju kuning. Membuat rakyat Jogja tumpah ruah memadati Jalan Malioboro, dekat Kraton Ngarso Dalem. Tempat Raja Jawa sebenarnya bersemayam.
Di Semarang kebetulan putra bontot Presiden akan berlaga dengan cara kalau bisa melawan kotak kosong. Sementara calon potensial “diengkuk” agar tidak bisa mencalonkan. Semarang jadi lautan pendemo.
Di Bandung masyarakat meradang. Mengapa Ridwan Kamil maju di Jakarta. Mengapa? Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kekasih yang saling mencintai dipisahkan dari orang yang dicintai. Seperti guru dipisahkan dengan muridnya. Rakyat dengan pemimpinnya. Kalau hilang bisa diganti, tapi belum tentu serupa. Serupa belum tentu separangai. Amuk massa tidak terhindarkan.
Surabaya idem dito. Sampai saat ini petahana nyaris melawan kotak kosong. Pilihan dimatikan, sebutan Kota Pahlawan seperti dilupakan. Demokrasi jadi sumpek.
Di Bali masyarakat ingin membuktikan bahwa pilihan partai sama dengan pilihan figur. PDIP Bali dapat 32 kursi DPRD Bali dari 55 kursi yang diperebutkan. Mereka ingin membuktikan bahwa Wayan Koster-Giri Prasta dapat meraih 58 % seperti Pileg 14 Februari lalu. Jangan seperti Pilpres. Pilihan ke partai sangat jauh dengan perolehan suara kandidat presiden.
Gelombang demontrasi merambah kota-kota besar di Indonesia. Guru besar menemui hakim agung MK untuk menyatakan dukungan. Goenawan Mohamad, Presiden Prosais Indonesia sampai terisak menyatakan kondisi Indonesia sudah darurat. Perlu revolusi.
Para guru besar ikut demo. Kampus yang masih libur menjadi kebetulan. Para komika, konten kreator, bintang sinetron ikut orasi. Pakar hukum tata negara mengikuti talkshow di pelbagai stasiun televisi. Hampir semua lini dijadikan front. Demi tegaknya konstitusi. Tidak lupa anak SMA dan SMK ikut nimbrung. Sampai malam mereka terus berdemo. Mereka ingin menduduki DPR. Memastikan sidang paripurna batal demi hukum. Kabar yang beredar sidang paripurna ditunda bukan dibatalkan, mereka waspada DPR menggelar sidang paripurna secara diam-diam di malam hari.
Bocor Alus mengabarkan bahwa akan ada barter politik bahwa keputusan batas usia ditukar dengan batas ambang. Agar Kaesang bisa maju. Anies dan yang lain bisa maju juga. Apalagi forum pengamat legislasi DPR tetap mewaspadai penundaan pengesahan RUU bukan dibatalkan, ada kemungkinan sidang paripurna benar-benar dilaksanakan.
Alhamdulillah, headline Jawa Pos hari ini : DPR Tunduk Putusan MK. Hidup mahasiswa !!!! []
*) Penulis adalah Ketua LSBO PD Muhammadiyah Buleleng
